PENERAPAN PASAL 109 UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP TINDAK PIDANA PENAMBANGAN PASIR LIAR (Analisis Putusan No.46/Pid. Sus/2013/PN.Sumenep)

ABSTRAK
Kegiatan pertambangan pasir laut di Kabupaten Sumenep pada umumnya dilakukan tanpa dilengkapi dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) serta tidak memiliki Izin Lingkungan seperti AMDAL atau UKL-UPL dalam melakukan kegiatan penambangan seperti yang ditentukan dalam Undang-undang. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah apakah penerapan Pasal 109 UUPPLH terhadap penambang pasir liar sudah tepat. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 46/Pid.Sus/2013/PN.Smp telah menjerat pelaku penambang pasir liar dengan Pasal 109 UUPPLH.
Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis putusan Pengadilan Negeri Sumenep guna menjawab permasalahan yang diangkat. Dalam Penelitian untuk menyusun skripsi ini merupakan penelitian hukum. Pendekatan yang digunakan untuk memperoleh bahan hukum adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang digunakan untuk membahas rumusan isu hukum adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis bahan hukum dilakukan secara deduktif.
Berdasarkan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan Pasal 109 UUPPLH terhadap penambang pasir liar tidak tepat. Dengan demikian rumusan unsur-unsur Pasal 109 UUPPLH dalam putusan Pengadilan Negeri Sumenep tidak terpenuhi sepenuhnya karena tidak mengatur secara jelas terkait tindak pidana pertambangan pasir liar. Aturan yang lebih khusus mengatur mengenai tindak pidana pertambangan pasir liar terkait Izin Usaha Pertambangan terdapat dalam Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.