ANALISIS KEPASTIAN HUKUM DALAM PERAN MAHKAMAH KOSTITUSI SEBAGAI POSITIVE LEGISLATUR STUDI TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 60/PUU-XXII/2024

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan utama untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pelaksanaannya, Mahkamah Konstitusi tidak hanya berperan sebagai negative legislature yang membatalkan norma yang bertentangan dengan konstitusi, tetapi juda berperan sebagai positive legislature. Terlebih dengan adanya Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang amabang batas pencalonan kepala daerah.rnFokus penelitian yang diamati adalah 1) Apakah Mahkamah Konstitusi dapat berperan sebagai positive legislature?, 2) Bagaimana peran Mahkamah Konstitusi sebagai positive legislature dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dapat mempengaruhi kepastian hukum dalam pelaksanaan Pilkada Tahun 2024?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual.rnHasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan Mahkamah Konstitusi sebagai positive legislature justru memberikan kontribusi nyata dalam menciptakan kepastian hukum, terutama ketika lembaga legislatif gagal merespons kebutuhan hukum masyarakat secara cepat dan tepat. Dengan demikian, peran aktif Mahkamah Konstitusi dalam menciptakan norma baru bukan merupakan pelanggaran terhadap prinsip pemisahan kekuasaan, melainkan bentuk koreksi konstitusional yang bertujuan menjamin kepastian, keadilan, dan keberlakuan hukum secara efektif.