PENGATURAN HUKUM PEMANFAATAN HAK ATAS RUANG BAWAH TANAH SEBAGAI OBYEK HAK TANGGUNGAN

Penggunaan ruang bawah tanah merupakan alternatif dalam rangka mengatasi keterbatasan lahan didaerah perkotaan. Namun, pengaturan hak atas ruang bawah tanah belum diatur khususnya terkait pemanfaatannya sebagai obyek Hak Tanggungan yang terpisah dari hak atas tanah pada ruang atas tanah. Dengan demikian, penelitian ini mengkaji mengenai apakah hak atas tanah pada ruang bawah tanah masuk sebagai kriteria obyek Hak Tanggungan serta bagaimana konstruksi yuridis prinsip pemisahan horizontal dalam Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang Hak Tanggungan pada hak atas tanah pada ruang bawah tanah sebagai obyek jaminan.rnPenelitian hukum ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan undang-undang (statute approach). Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Serta analisa bahan hukum dilakukan secara deskriptif analitis melalui pendekatan kualitatif.rnHasil penelitian hukum ini, menunjukkan bahwa hak atas tanah pada ruang bawah tanah berpeluang bisa masuk sebagai kriteria obyek Hak Tanggungan yang terpisah dari hak atas tanah pada ruang atas tanah, berdasarkan ketentuan Pasal 146 ayat (1) dan ayat (4) UU Cipta Kerja. Namun, didalam UUHT tidak mengatur hak atas tanah pada ruang bawah tanah sebagai obyek Hak Tanggungan yang terpisah dari hak atas tanah pada ruang atas tanah. Dengan demikian, Konstruksi yuridis prinsip pemisahan horizontal pada hak atas tanah pada ruang bawah tanah sebagai obyek jaminan yang terpisah dari hak atas tanah pada ruang atas tanah berdasarkan pada ketentuan dalam Pasal 146 ayat (1) dan ayat (4) UU Cipta Kerja, Oleh karena itu, hak atas tanah pada ruang bawah tanah bisa dijadikan obyek jaminan Hak Tanggungan yang terpisah dari hak atas tanah pada ruang atas tanah.