EKSISTENSI PENGADILAN PERIKANAN DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PERIKANAN DI PENGADILAN NEGERI BANGKALAN

Indonesia merupakan negara teritorial wilayah yang meliputi daratan dan lautan, yang berbentuk kepulauan. Negara Indonesia sebagaian besar merupakan lautan. Untuk itu banyak permasalahan yang berkaitan dengan laut baik dari segi teritorial (batas wilayah) maupun pengelolaannya. Bangkalan memiliki laut dan pantai yang luas, demikian pula kemungkinan terjadinya tindak pidana perikanan sangat besar terjadi di daerah Bangkalan. Perkara perikanan di atur dalam undang-undang khusus di bidang perikanan yaitu Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Penyelesaian perkara perikanan dilakukan oleh penegak hukum khusus di bidang perikanan baik dari tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di muka peradilan. Namun di Bangkalan sampai saat ini belum ada pembentukan penyidik, penuntut umum dan pengadilan khusus yang menangani tindak pidana di bidang perikanan.
Permasalah tersebut memberikan ketertarikan dalam meneliti, menganalisis dan mencari jawaban yang tepat. Metode penelitian yang digunakan adalah sosial legal reseach, yaitu penelitian studi empiris untuk mengetahui proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Adapun pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (case approach) dan pendekatan statue approach.
Hasil penelitian ini memberikan jawaban bahwa pada daerah Bangkalan masih belum dibentuk dan ditunjuk penyidik khusus dan penuntut umum khusus yang memiliki keahlian di bidang perikanan, sehingga perkara perikanan masih ditangani oleh Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan penuntut umum pada umumnya. Walaupun belum dibentuknya penegak hukum khusus perikanan, penyidik dan penuntut umum tersebut tetap melakukan tugas dan fungsinya sesuai dengan apa yang telah diamanatkan oleh Undang-undang Perikanan.

Kata kunci : Pengadilan Perikanan, Penyelesaian Tindak Pidana Perikanan.