IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA DALAM PENATAAN RUANG TEMPAT PENAMPUNGAN SEMENTARA (TPS) DI KOTA SURABAYA

Permasalahan pengelolaan sampah di Kota Surabaya menjadi isu strategis,rnDi beberapa lokasi penempatan TPS tidak memenuhi kriteria yang diatur dalamrnregulasi. Hal tersebut menunjukkan perlu adanya tindakan dan upaya yangrndilakukan oleh pemerintah agar pengelolaan sampah berjalan dengan efektif.rnDalam penelitian ini penulis ingin mengetahui bagaimana pengaturan dalamrnpenataan ruang TPS di Kota Surabaya dan bagaiman upaya yang dilakukan olehrnPemerintah Kota Surabaya dalam mewujudkan pengelolaan sampah yangrnberkelanjutan.rnPenelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris atau dapat disebut pularndengan penelitian lapangan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatanrnfaktual, serta menggunakan analisa data secara deskriptif analisis.rnHasil penelitian ini menunjukkan, pengelolaan sampah dan penataan ruangrnTPS berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentangrnPengelolaan Sampah, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang PenataanrnRuang, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan DanrnPengelolaan Lingkungan Hidup, dan Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya No. 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan. Bahwa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya dalam mewujudkan pengelolaanrnsampah yang berkelanjutan diselesaikan melalui Dinas Lingkungan Hidup danrnDinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan telahrnberupaya melakukan evaluasi lokasi dan perencanaan pembangunan TPS yangrnsesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Kebijakan PemerintahrnKota Surabaya dalam penataan ruang TPS di Kota Surabaya kurang berjalanrnefektif, hal ini dikarenakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Faktor-rnfaktor tersebut yaitu keterbatasannya lahan pemerintah untuk membangun TPSrndan terdapat kendala dalam hal persetujuan dari masyarakat sekitar untukrnmemindahkan TPS yang tidak sesuai.