TINDAK PIDANA PENGERUSAKAN GEREJA SEBAGAI TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA DI INDONESIA

Pancasila sebagai idiologi Negara telah berusaha mewujudkan kerukunan bagi mencakup pula mengenai kerukunan dalam melaksanakan ibadah. negara memberikan penghormatan dan penghargaan yang di tunjukan dengan adanya jaminan kebebasan beragama melalui UUD 1945 dan UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pengerusakan dan penghancuran adalah suatu tindak pidana sebagaimana telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Akan tetapi dalam penerapannya, banyak kasus pelanggaran HAM tentang kebebasan beragama di Indonesia contoh pengerusakan gereja yang sering terjadi adalah pembakaran, melempari dengan batu, merusak barang-barang peribadatan, dan juga terkadang diselingi dengan kekerasan.dari sekian banyak kasus, ternyata negara dan pemerintah belum benar-benar bisa menegakkan pasal pasal yang ada di dalamrnMetode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif yang berfokus pada aturan aturan yang ada seperti dalam konstitusi negara Indonesia ataupun undang undang lainnya. Penelitian ini berfokus kepada perlindungan hukum terkait pengerusakan gereja dan kebebasan umat beragama dalam memeluk ajarannya. Penelitian ini menggunakan Teknik analisi data kualitatif deskriptif.rnHasil dari penelitian ini menyatakan Pengerusakan Gereja sebagai tindak pidana khusus, Pengerusakan gereja tidak hanya termasuk dalam tindak pidana umum berdasarkan Pasal 406 KUHP (tindak pidana perusakan), tetapi juga dapat dikualifikasikan sebagai penodaan agama berdasarkan Pasal 156a KUHP apabila disertai niat permusuhan atau penghinaan terhadap agama tertentu. Kemudian Perlindungan hukum umat beragama negara telah memberikan jaminan konstitusional atas kebebasan beragama dan beribadah melalui berbagai regulasi, termasuk UUD 1945 Pasal 28E dan 29, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.