PERALIHAN HAK KAPAL SEBAGAI OBJEK JAMINAN KE ATAS NAMA KREDITUR MELALUI PERJANJIAN JUAL BELI DI HADAPAN NOTARIS (Studi Putusan Nomor: 16/Pdt.G/2023/PN Pti)

Pada Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Pti, terdapat perjanjian utang piutang antara kreditur dan debitur yang dilakukan di bawah tangan disertai perjanjian jaminan berupa Grosse Akta KM. Feru Ardhana. Jaminan tersebut tidak dibebani dengan hipotek, menyebabkan jaminan berstatus sebagai jaminan umum. Pada saat debitur wanprestasi, kreditur mengirimkan surat pernyataan kepada debitur bahwa kreditur adalah pemilik yang sah atas kapal yang menjadi objek jaminan tersebut. Penelitian ini mengkaji bagaimana keabsahan perjanjian jual beli kapal yang dibuat di hadapan notaris sebagai sarana peralihan hak atas kapal sebagai objek jaminan oleh kreditur serta bagaimana perlindungan hukum bagi debitur dalam perjanjian jual beli kapal tersebut.rnMetode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum diperoleh dengan studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan peristiwa hukum yang sedang diteliti, serta bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal, dan penelitian sejenis yang relevan dengan topik pada penelitian ini.rnHasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian jual beli kapal dalam kasus tersebut adalah batal demi hukum. Karena terdapat adanya sebab yang tidak halal pada syarat objektif dalam perjanjian. Larangan memperjanjikan kepemilikan objek jaminan oleh kreditur saat debitur wanprestasi, merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum preventif. Meskipun larangan tersebut tidak secara eksplisit mengatur dalam konteks jaminan umum, namun prinsip yang sama tetap berlaku. Sedangkan perlindungan hukum represif dalam kasus tersebut belum terwujud, mengenai pernyataan batal demi hukum perjanjian jual beli kapal dan pernyataan debitur sebagai pemilik yang sah atas kapal.