“Analisis Perjanjian Kerjasama Pembuatan Tanaman antara Perum Perhutani dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan)”.

Penelitian yang berjudul Analisis Perjanjian Kerjasama Pembuatan Tanaman antara Perum Perhutani dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan) ini merupakan penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan bagaimana terkait dengan Perjanjian Kerjasama Pembuatan Tanaman antara Perum Perhutani dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yang ada di Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan serta untuk mengetahui tinjauan hukum Islamnya.Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif untuk jenis penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif analisis dengan menggambarkan kejadian yang terjadi di lapangan. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis karena penulis menganalisis berdasarkan hukum Islam kemudian digabungkan dengan fakta-fakta yang terdapat pada masyarakat khususnya yang berkaitan dengan praktik perjanjian kerjasama pembuatan tanaman antara Perum Perhutani dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Teknik analisis data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kerjasama pembuatan tanaman antara Perum Perhutani dengan LMDH jika dilihat dari akad Musa>qah dan Ija>rah belum sesuai karena melihat Rukun dengan Syarat yang belum sesuai dengan rukun dan syarat pada akad Musa>qah dan Ija>rah dan akan menjadi temuan baru yang di dalam Fiqih Muamalah belum ada praktik yang demikian. Jika di lihat dari Hukum Islam, perjanjian ini di anggap baik oleh banyak pihak khususnya masyarakat yang berdomisili di skitar hutan. Dilihat dari segi maslahahnya, kerjasama ini juga mendatangkan kebaikan baik untuk ekosistem hutan, pihak perhutani, maupun masyarakat di sekitar hutan atau pihak yang terlibat. Menurut jenis-jenis Maslahah, kerjasama ini termasuk dalam maslahah hajiyah. Perjanjian kerjasama ini dapat di sebut sebagai Urf Hajiyyah dimana sesuatu yang dianggap baik oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sekunder untuk menjaga lima dasar kebutuhan Dharuriyat yaitu agama, jiwa, akal, harta dan keturunan.