IMPLIKASI YURIDIS HUBUNGAN SEKSUAL SESAMA JENIS YANG DILAKUKAN OLEH ORANG SESAMA DEWASA DALAM KUHP

ABSTRAK

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur sebagaimana terdapat dalam Pancasila maupun pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nilai-nilai luhur tersebut selain direpresentasikan dalam bentuk aturan tertulis, juga direpresentasikan dalam bentuk nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Sebagai contoh tentang nilai dan norma yang diwujudkan dalam berbagai aturan antara lain adalah dikodifikasinya delik-delik kesusilaan dalam KUHP yang mencakup antara lain terdapat pada bab XIV Pasal 281 hingga 303. Meskipun delik-delik kesusilaan telah diatur dalam KUHP, bukan berarti bahwa nilai yang ada dalam masyarakat seluruhnya sudah diakomodir dalam KUHP, misalnya perbuatan homoseksual yangdilakukan oleh orang sesama dewasa, secara legal formil, bukan merupakan tindak pidana.
Untuk memecahkan permasalahan yang terjadi, maka dalam penulisan skripsi ini digunakan metode normatif yaitu penelitian terhadap sistematika hukum, yang manadapat dilakukan terhadap suatu aturan perundang-undangan tertentu. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi iniadalah pendekatan konseptual dan pendekatan Undang-undang. Karena, permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana seharusnya kedudukan perbuatan homoseksual yang dilakukan oleh orang sesama dewasa dalam KUHP.
Khusus formulasi perbuatan homoseksual yang diatur dalam KUHP dalam Pasal 292 hingga Pasal 295. Intinya pasal-pasal tersebut melarang perbuatan homoseksual. Berdasarkan Pasal 292 hingga 295 KUHP tersebut, perbuatan homoseksual dibatasi pada batasan usia, anak dalam pemeliharaan, dan kekuasaan jabatan. Sedangkan perbuatan homoseksual yangdilakukan oleh orang sesama dewasa, berdasarkan pasal-pasal tersebut seakan tidak diatur. Tentunya ini menyiratkan adanya nilai masyarakat yang tidak diakomodir dalam KUHP. Artinya, walaupun perbuatan homoseksual yang dilakukan oleh orang sesama dewasa tersebut secara legal formil diperbolehkan, namun perbuatan tersebut telah memenuhi unsur melawan hukum secara materiil dan layak untuk ditetapkan atau dikodofikasikan sebagai tindak pidana.