Analisis Pembatalan Perkawinan Dalam Putusan 2217/Pdt.G/2023/PA.Ngj Menurut Hukum Islam

ABSTRAKrnrnPerkara pembatalan perkawinan pada Putusan Nomor 2217/Pdt.G/2023/PA.Ngj terdapat permasalahan terkait pembatalan perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat dalam perkawinan serta pembatalan perkawinan untuk mencoret keterangan pada Kartu Keluarga yang dampaknya akan berimplikasi pada status anak. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menerima alat bukti dan saksi-saksi yang dihadirkan pada Putusan Nomor 2217/Pdt.G/2023/PA.Ngj serta menganalisis dasar hukum yang digunakan dalam pertimbangan pada Putusan Nomor 2217/Pdt.G/2023/PA.NgjrnrnMetode penelitian yang digunakan adalah metode normatif. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan dan studi kasus, menggunakan sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, menggunakan teknik pengumpulan pustaka dan dokumen. Metode analisis yang digunakan adalah secara preskriptif.rnrnHasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Putusan Nomor 2217/Pdt.G/2023/PA.Ngj mengenai pertimbangan hakim pada pembatalan perkawinan ini tidak tepat, dikarenakan kelengkapan alat bukti dan saksi yang dihadirkan adalah saksi yang tidak datang langsung dalam perkawinan tersebut dan seharusnya tidak dapat diterima karena tidak lengkapnya keterangan yang di ajukan oleh Pemohon serta adanya rukun dan syarat yang tidak terpenuhi, selain itu pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon agar dapat mencoret keterangan pada Kartu Keluarga Pemohon yang mana dapat berdampak pada status anak jika perkawinan tersebut dibatalkan. Jika perkawinan antara Pemohon dan Termohon dibatalkan maka status anak dalam hal ini dianggap anak luar kawin. Pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon jika ditinjau dalam perundang-undangan pada undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam bisa dibatalkan akan tetapi jika melihat pandangan menurut syariat Islam seperti para Ulama dan pendapat-pendapat Mahzab lainnya masih bisa tidak dibatalkan atau diperbolehkan.rnrnrnKata kunci : Sahnya Perkawinan, Pembatalan Perkawinan, Status Anak