IKLAN BISPHENOL A (BPA) OLEH INDUSTRI AIR MINUM DALAM KEMASAN YANG DAPAT MENGAKIBATKAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Penelitian ini membahas strategi iklan yang mengangkat isu Bisphenol A (BPA) oleh pelaku usaha di industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dan bagaimana strategi tersebut berpotensi menghambat usaha pesaing dalam perspektif hukum persaingan usaha. Klaim “bebas BPA” digunakan secara intensif oleh pelaku usaha tertentu untuk mempromosikan produknya, namun pada saat yang sama menimbulkan persepsi negatif terhadap produk pesaing yang menggunakan galon guna ulang berbahan polikarbonat. Dalam penelitian terdapat dua permasalahan utama yaitu bagaimana bentuk strategi iklan yang mengangkat isu bisphenol A (BPA) yang dilakukan oleh pelaku usaha industri air minum dalam kemasan (AMDK). dan apakah strategi iklan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindakan yang menghambat usaha pesaing menurut Pasal 19 huruf (b) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.rnMetode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Teknik pengumpulan bahan hukum mencakup bahan hukum primer berupa Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku, jurnal, dan artikel yang berhubungan dengan peneletian ini. Analisa bahan hukum dilakukan secara preskriptif untuk memberikan argumentasi hukum atas praktik yang diteliti.rnHasil penelitian menunjukkan bahwa strategi iklan “bebas BPA” yang disebarluaskan secara masif tanpa menyertakan informasi ilmiah secara proporsional telah menyebabkan gangguan terhadap hubungan usaha pesaing dengan konsumennya. Iklan semacam ini memenuhi unsur tindakan menghalangi hubungan usaha pesaing sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf b, karena berdampak merugikan pesaing lainnya dan mengarah pada penguasaan pasar. Oleh karena itu, praktik ini berpotensi melanggar prinsip persaingan usaha yang sehat, antara lain prinsip persaingan adil dan transparan, prinsip anti-monopoli, serta perlindungan terhadap konsumen.