HUKUMAN KEBIRI KIMIA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DITINJAU DARI ASPEK KEADILAN

Kasus kejahatan seksual yang menimpa anak membuat pemerintah
menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun
2016 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak. Perppu Nomor 1 Tahun 2016 memuat jenis sanksi baru yaitu
pengumuman identitas pelaku, tindakan kebiri dan pemasangan chip yang akan
diterapkan kepada pelaku kejahatan seksual terhadap anak dengan beberapa
ketentuan. Tindakan kebiri kimia yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan seksual
juga disertai dengan alat pendeteksi elektronik setelah terdakwa menjalani pidana
pokok. Tindakan kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan seksual tidak sesuai
dengan tujuan hukum yaitu keadilan, karena tidak hanya hukuman pokok yang
harus dijalani namun juga tindakan kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi
elektronik untuk mengawasi mantan terpidana kejahatan seksual.
Penulisan skripsi ini menggunakan penelitian teoritis, dan metode pendekatan
yang digunkan yaitu pendekatan konseptual dengan bahan hukum skunder berupa
buku, artikel, jurnal tentang kebiri, pendapat para ulama berkaitan dengan kejahatn
seksual dan kebiri.
Teori keadilan menurut para ulama menunjukkan bahwa tindakan kebiri tidak
sesuai dengan keadilan, karena tidak berdasarkan fungsi dan hak-nya terlebih
keadilan bagi pelaku kejahatan seksual. Pelaksanaan hukuman kebiri merupakan
hukuman yang tidak pantas dan tidak wajar untuk diterapkan. Pemerintah harus
mengkaji ulang terkait Perppu Nomor 1 Tahun 2016 yang telah ditetapkan dengan
mempertimbangkan banyak aspek baik aspek psikologis maupun hak asasi
manusia.
Kata Kunci : Kejahatan seksual, Kebiri Kimia, Keadilan