Implementasi Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Prajurit Yang Melakukan Tindak Pidana Insubordinasi Tidak Memanaati Perintah Dinas (Studi Kasus: Pengadilan Militer III-12 Surabaya)

Insubordinasi merupakan tindak pidana melawan atasan yang di lakukan oleh prajurit TNI. Seperti yang sudah dijelaskan dalam Pasal 103-109 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. Namun pada faktanya masih banyak prajurit yang tidak mematuhi peraturan yang telah ditetapkan yaitu melakukan tindak pidana insubordinasi tidak menaati perintah dinas. Meningkatnya kasus tersebut di Pengadilan Militer III-12 Surabaya menunjukan bahwa adanya kendala yang mempengaruhi pada proses penjatuhan sanksi nya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi penjatuhan sanksi pidana terhadap prajurit yang melakukan tindak pidana insubordinasi tidak menaati perintah dinas di Pengadilan Militer III-12 Surabaya, dengan fokus pada kendala-kendala yang muncul dalam proses penjatuhan sanksinya.rnPenelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan eksploratif dan pendekatan kasus. Data yang menjadi bahan kajian adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung dan dokumentasi kepada Hakim dan Panitera Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Berikutnya data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian keseluruhan data wawancara dianalisis secara deskriptif kualitatif.rnHasil penelitian menunjukkan bahwa pada proses penjatuhan sanksi pidana melibatkan beberapa tahap, di mulainya penerimaan laporan tindak pidana hingga tahap akhir sampai pada Lembaga Masyarakat Militer (Lemasmil). Namun, terdapat beberapa kendala dalam implementasi penjatuhan sanksi pidana terhadap tindak pidana insubordinasi di Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yakni: adanya kendala ketidakhadiran Terdakwa yang berujung pada tindak pidana desersi karena perbedaan kepentingan antara aparat penegak hukum dan ANKUM dan lemahnya alat bukti seperti dokumen masih berupa fotocopy serta seringkali tidak adanya saksi yang menyaksikan tindakan tersebut. Kendala-kendala ini secara langsung dapat memengaruhi pertimbangan hakim. Dalam menjatuhkan sanksi pidana, hakim menerapkan pertimbangan yuridis berdasarkan bukti sah dan non-yuridis berdasarkan faktor meringankan atau memberatkan, sejalan dengan gabungan teori pemidanaan untuk memastikan hukuman yang dijatuhkan bersifat adil dan proporsional.