REGULASI CONTEMPT OF COURT ANTARA PASAL 280 KUHP NASIONAL DENGAN CONTEMPT OF COURTS ACT 1971 DAN THE BHARATIYA NYAYA SANHITA ACT 2023 DALAM MENENTUKAN BATASAN TINDAKAN CONTEMPT OF COURT

Penghormatan terhadap kewibawaan lembaga peradilan merupakan prinsip utama dalam negara hukum. Salah satu upaya untuk menjaga hal ini adalah dengan pengaturan mengenai Contempt of Court, di Indonesia diatur dalam Pasal 280 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Namun, pasal ini dinilai multitafsir dan berpotensi menjadi "pasal karet" karena tidak memberikan definisi yang jelas terhadap frasa seperti “tidak mematuhi”, “sikap tidak hormat”, “menyerang integritas” dan “tanpa izin”. Sementara itu, India telah mengatur secara sistematis melalui Contempt of Courts Act 1971 dan The Bharatiya Nyaya Sanhita Act 2023 yang membedakan antara civil dan criminal contempt. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, perbandingan, dan konseptual serta dianalisis secara deskriptif-kualitatif, berlandaskan doktrin hukum dan literatur yang relevan. Landasan terori pada penelitian ini membahas teori regulasi dan manfaatnya, tujuan serta pendekatan dalam studi perbandingan hukum, serta klasifikasi bentuk-bentuk Contempt of Court.rnHasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi di India lebih komprehensif dan memberikan kepastian hukum. Sebaliknya, Pasal 280 KUHP Nasional masih terbatas dalam menentukan tindakan penghinaan persidangan yang bersifat pidana, sehingga tidak cukup melindungi marwah pengadilan, bahkan cenderung mengancam kebebasan berekspresi dan pers. Oleh karena itu, disarankan agar Indonesia memberikan penjelasan pasal tersebut secara rinci atau membentuk undang-undang khusus mengenai Contempt of Court terutama mengenai tindakan yang bersifat misbehaving in court, disobeying court order, scandalizing the court, obstructing justice dan sub judice rule yang lebih tegas dengan merujuk pada regulasi Contempt of Court di India sebagai perbandingan hukum.