PENGARUH TATA KELOLA PEMERINTAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA TAHUN 2011

ABSTRAK

Nur Fitriana (2014), Pengaruh Tata Kelola Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia pada Tahun 2011. Di bawah bimbingan Dr. Kurniati Indahsari, M.Si. dan Rifa’i Afin, S.E, MSc.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh tata kelola pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di indonesia pada tahun 2011. Pengaruh variabel tersebut akan diteliti menggunakan metode regresi linier berganda dengan menggunakan tiga strategi untuk membandingkan hasil strategi yang terbaik. Strategi pertama peneliti meregresi semua variabel kecuali indeks total yaitu PDRB dengan akses lahan, infrastruktur daerah perizinan usaha, peraturan daerah, biaya transaksi, kapasitas dan integritas bupati/walikota, interaksi pemda dengan pelaku usaha, program pengembangan usaha swasta, keamanan dan penyelesaian konflik, jumlah tenaga kerja dan pengeluaran pemerintah. Strategi kedua peneliti meregresi indeks total, jumlah tenaga kerja, pengeluaran pemerintah dan PDRB. Strategi ketiga peneliti meregresi tiap-tiap variabel indeks tata kelola ekonomi tanpa variabel indeks total (IT) yaitu misal peneliti meregresi AL, jumlah tenaga kerja, pengeluaran pemerintah dan PDRB. Dilanjutkan regres yang ke dua yaitu ID, jumlah tenaga kerja, pengeluaran pemerintah, PDRB dan seterusnya sampai KPK.Penelitian ini menggunakan data cross section 245 kabupaten/kota di Indonesia pada tahun 2011.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pada strategi pertama dan kedua besarnya R² cukup tinggi dibanding strategi yang lain yaitu 78% dan 76%. Dari hasil tersebut menunjukkan variabel tata kelola pemerintah dalam aspek infrastruktur daerah dan program pengembangan usaha swasta memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Kemudian indeks total dari indeks aspek-aspek tata kelola pemerintah juga memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini berarti tata kelola ekonomi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
Kata kunci: tata kelola pemerintah, pertumbuhan ekonomi