KEPASTIAN HUKUM HAK PILIH BAGI WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI YANG BERSTATUS ILEGAL ATAS PEMILU DI INDONESIA

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum atas hak pilih Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di luar negeri namun tidak memiliki paspor atau dokumen Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP), sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2022. Ketentuan dalam Pasal 4 PKPU tersebut mewajibkan kepemilikan Paspor atau SPLP sebagai syarat administratif untuk menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Umum (Pemilu), sehingga berpotensi membatasi partisipasi politik WNI di luar negeri yang tidak memiliki dokumen tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan menelaah peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip hukum konstitusional, khususnya terkait perlindungan hak asasi manusia dan hak politik warga negara. Analisis juga dilakukan terhadap kesesuaian antara PKPU No. 7 Tahun 2022 dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 yang menegaskan bahwa negara wajib memberikan kemudahan dan jaminan hak pilih bagi setiap WNI, termasuk yang berada di luar negeri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 4 PKPU No. 7 Tahun 2022 bertentangan secara normatif dengan UUD 1945 dan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, serta tidak selaras dengan asas dan prinsip kepastian hukum dalam sistem hukum nasional. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah perlindungan hukum oleh lembaga yang berwenang, termasuk evaluasi dan pencabutan ketentuan yang diskriminatif, guna menjamin terpenuhinya hak politik WNI tanpa paspor dalam penyelenggaraan Pemilu di luar negeri. Penelitian ini merekomendasikan agar perancangan peraturan perundang-undangan, khususnya yang berkaitan dengan pemilu dan hak warga negara, senantiasa berpijak pada prinsip konstitusional, asas keadilan, dan kepastian hukum demi melindungi hak pilih seluruh warga negara tanpa diskriminasi.