Analisis Implementasi Fatwa DSN-MUI Pada Praktik Akad Murabahah Bil Wakalah Di BTM Mulia Babat Lamongan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi fatwa DSN-MUI pada praktik akad murabahah bil wakalah di KSPPS BTM Mulia Babat, Kabupaten Lamongan. Dua fatwa utama yang menjadi landasan hukum dalam praktik pembiayaan ini adalah Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, yang mengatur jual beli dengan margin keuntungan, dan Fatwa DSN-MUI No. 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Wakalah, yang mengatur pelimpahan kuasa dalam transaksi. Kombinasi dua akad ini memungkinkan koperasi syariah memberikan pembiayaan tanpa harus secara langsung membeli barang yang dibutuhkan nasabah, namun tetap dalam koridor prinsip-prinsip syariah.rnPenelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Informan yang dilibatkan dalam penelitian terdiri dari manajer koperasi, staf pembiayaan, dewan pengawas syariah, serta beberapa nasabah penerima pembiayaan.rnHasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi akad murabahah bil wakalah di KSPPS BTM Mulia telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Prosedur pembiayaan dimulai dari pengajuan permohonan, analisis kelayakan usaha atau kebutuhan, akad pembiayaan, pelimpahan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang, hingga penyerahan bukti pembelian sebagai bentuk pertanggungjawaban. Fatwa DSN-MUI dijadikan sebagai rujukan utama dalam penyusunan SOP koperasi, dan peran Dewan Pengawas Syariah cukup aktif dalam melakukan pengawasan rutin. Kendala yang muncul bersifat teknis administratif, seperti keterlambatan penyerahan nota pembelian atau rendahnya pemahaman awal nasabah mengenai struktur akad. Namun secara keseluruhan, hal ini tidak mengganggu substansi sharia compliance dari akad tersebut, karena aspek rukun dan syarat tetap terpenuhi.