KONSEP DISKRESI BUPATI BANGKALAN TERHADAP PENGGANTIAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA (P2KD) (Studi Kasus Putusan Nomor 35/G/2021/PTUN.Sby)

ABSTRAKrnPenelitian ini mengkaji penggunaan konsep diskresi oleh pejabat pemerintahan,rnkhususnya Bupati Bangkalan, dalam kasus penggantian Ketua Panitia PemilihanrnKepala Desa (P2KD) Desa Merandung berdasarkan Putusan Nomorrn35/G/2021/PTUN.Sby. Diskresi merupakan kewenangan administratif yangrndiberikan kepada pejabat publik untuk mengambil keputusan dalam situasi yangrntidak diatur secara tegas oleh peraturan perundang-undangan, namun harus tetaprnberada dalam kerangka hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baikrn(AUPB).rnDalam kasus ini, diskresi Bupati dinilai tidak tepat karena dilakukan tanpa alasanrnhukum yang jelas, tidak mempertimbangkan masukan dari pihak terdampak, sertarnmelanggar prinsip legalitas, kecermatan, dan akuntabilitas. Majelis hakim menilairnbahwa tindakan tersebut merugikan penggugat secara material dan imaterial, sertarnmenciptakan ketidakpastian hukum dalam proses Pilkades. Kajian ini jugarnmenyoroti pentingnya penerapan diskresi yang berlandaskan pada prinsiprntransparansi, akuntabilitas, serta sesuai dengan ketentuan perundang-undanganrnseperti UU Nomor 30 Tahun 2014 dan Permendagri No. 112 Tahun 2014.rnDitekankan bahwa diskresi tidak boleh digunakan secara sewenang-wenangrnkarena dapat merusak integritas sistem administrasi publik. Rekomendasi darirnpenelitian ini meliputi peningkatan pengawasan, pelatihan penggunaan diskresirnsecara bijak, penyempurnaan regulasi, serta evaluasi terhadap prosedurrnpenggantian anggota P2KD. Penataan ulang konsep diskresi yang lebih tegas danrnakuntabel sangat dibutuhkan untuk mendukung tata kelola pemerintahanrnyang baik dan menjamin keadilan bagi masyarakat.rnKata Kunci: Bupati; Diskresi; Pemberhentian Panitia Pemilihan Kepala Desa.