PEMBATASAN JUMLAH CALON KEPALA DESA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN

ABSTRAKrnPembatasan jumlah calon kepala desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pembatasan ini menjadi topik yang relevan dalam konteks pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Bangkalan, mengingat semakin kompleksnya dinamika sosial dan politik di tingkat desa. Adapun batasan masalah dapam penilitian ini yakni membahas terkait bagaimana implikasi pembatasan calon kepala desa berdasarkan Pasal 41 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Pasal 25 Permendagri No. 112 tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa pada proses pemelihan kepala desa di Kabupaten Bangkalan, dan apakah Pasal 41 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 menerapkan prinsip keadilan dan transparansi dalam penerapanya pada pelaksanaan pemilihan kepala desa.rnPenelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan, serta menganalisis regulasi yang mengatur tentang pembatasan jumlah calon kepala desa. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pembatasan jumlah calon kepala desa dimaksudkan untuk mempercepat proses pemilihan, menjaga kestabilan sosial, serta efisiensi anggaran dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa. Namun, ada pandangan yang mengkritik bahwa pembatasan ini dapat mengurangi hak masyarakat untuk memilih dan dipilih. Kesimpulannya, meskipun pembatasan jumlah calon kepala desa dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan Pemilihan kepala desa, perlu ada evaluasi lebih lanjut mengenai implikasinya terhadap hak demokrasi warga desa, dengan mempertimbangkan keterbukaan dan transparansi dalam proses seleksi calon kepala desa.rnKata Kunci: Pembatasan jumlah calon kepala desa, Pemilihan kepala desa, transparansi, keadilan.