REFORMULASI ATURAN HUKUM TERKAIT PRAPERADILAN DALAM KONTEKS KESETARAAN HAK ANTARA TERSANGKA DAN PELAPOR

Praperadilan sebagai pranata lembaga peradilan harus menjunjung tinggi prinsip kepastian hukum dan prinsip equality before the law, yang menjamin setiap orang mempunyai kedudukan yang sama dimuka hukum. Objectum litis Praperadilan telah diatur dalam dalam Pasal 77 KUHAP dan diperluas dengan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 yang meliputi sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penyitaan, penggeledahan dan penetapan tersangka serta ganti rugi atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan apakah aturan hukum terkait praperadilan telah memberikan kesetaraan hak baik bagi pelapor atau korban maupun bagi tersangka.rnPenelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan pendekatan konsep, pendekatan kasus dan perbandingan dengan negara lain.rnDari hasil penelitian menunjukkan bahwa aturan hukum praperadilan lebih banyak menjamin hak asasi manusia dari tersangka dan cenderung mengabaikan hak asasi manusia dari pelapor atau korban tindak pidana. Sehingga diharapkan ada reformulasi aturan praperadilan yang lebih menjamin atas perlindungan hak asasi manusia dan memberikan kepastian hukum bagi pelapor atau korban.