Model Hubungan Hukum Antara BUMDes dengan Partisipan Pariwisata Berbasis Community Based Tourism (CBT)

Hubungan hukum adalah hubungan antara dua subjek hukum atau lebih dimana terdapat hak dan kewajiban yang saling berhadapan antara satu pihak dengan pihak lainnya, dalam kegiatan pariwisata berbasis masyarakat BUMDes sebagai badan yang berwenang mengelola wisata desa dapat melakukan kegiatan dengan mengutamakan masyarakat lokal. Permasalahan hubungan hukum antara BUMDes dengan masyarakat selaku partisipan pariwisata berkaitan dengan bentuk dan pola hubungan hukum, permasalahan lain yang menjadi sorotan belum diketahui terkait hubungan antara BUMDes dengan masyarakat partisipan wisata desa termasuk dalam kategori hubungan keperdataan seperti biasa atau terdapat pola hubungan yang harus sesuai dengan peraturan dan pedoman BUMDes secara menyeluruh. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model hubungan hukum yang dapat terjalin antara BUMDes dengan masyarakat partisipan pariwisata adalah hubungan kerjasama, hubungan sewa, hubungan pinjam meminjam dan hubungan jual beli. Hubungan tersebut didasarkan pada adanya pola hubungan hukum berdasarkan objek perjanjian, yaitu apabila objek perjanjian adalah aset desa, maka hubungan hukum tersebut dapat dilakukan dengan mekanisme persetujuan Pemerintah Desa pada saat Musyawarah Desa karena kewenangan BUMDes hanya memegang hak pengelolaan, dan apabila objek perjanjian tidak memanfaatkan aset desa, maka hubungan hukum dapat dilakukan secara langsung antara pelaksana operasional BUMDes dengan masyarakat partisipan pariwisata dengan persetujuan pengawas BUMDes dan hubungan hukum tersebut berpedoman pada Anggaran Dasar BUMDes.