Sistem Pengupahan petani Garam ditinjau dari Perspektif UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 dan Fiqh Muamalah (Studi Kasus Desa Tanjung Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan)

ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan tentang bagaimana praktik ija>rah (sewa-menyewa, upah-mengupah) dalam pengupahan petani garam yang kemudian dianalisis antara teori dan fakta dilapangan dengan menggunakan teori ija>rah dan Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketengakerjaan mengenai pengupahan petani garam apakah dalam praktiknya upah petani garam sudah menerapkan atau mengimplementasikan sepenuhnya, sebagaian, atau bahkan belum menerapkan sama sekali.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan atau field research dan sifat penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini memakai teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi yang selanjutnya dianalisis menggunakan teknik analisis data yang bersifat induktif.
Berdasarkan hasil penelitian peneliti menyimpulkan bahwa pengupahan petani garam di Desa Tanjung Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan menurut teori ija>rah mengeni rukun dan syarat ijara>h telah terpenuhi yaitu terdapatnya Mu’jir dan Musta’jir (Orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah mengupah), Sighat al-‘aqad (ijab dan qabul), Al-manfaa’ (manfaat sewa), Al-ujrah (upah/sewa), akan tetapi untuk penerapan pengupahannya belum sesuai, dikarenakan upah tersebut tidak langsung diberikan, yang mana dalam perjanjiannya upah yang seharusnya diberikan pada saat panen garam tiba itu harus menunggu sampai hasil produksi garamnya mencapai 10 truk. Hal ini belum sesuai karena didalam hadis sudah jelas bahwasanya upah harus diberikan sebelum kering keringatnya. Meskipun telah terjalin kesepakatan antara kedua belah pihak akan tetapi hal tersebut merugikan satu pihak. Adapun menurut Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketengakerjaan dalam ketentuan penerapannya sudah sesuai dengan pasal-pasal tentang pengupahan didalam undang-undang tersebut untuk besaran upah yang diberikan.

Kata kunci : Ija>rah, Pengupahan, UU Ketenagakerjaan