KUALIFIKASI PEMAGARAN LAUT PADA WILAYAH PESISIR DI TANGERANG SEBAGAI TINDAK PIDANA

Indonesia sebagai negara maritim dengan luas wilayah laut mencapai 3,25 juta km² memiliki kekayaan sumber daya laut yang sangat besar. Namun pemanfaatannya sering kali menghadapi tantangan, salah satunya adalah tindakan pemagaran laut oleh pihak swasta tanpa izin resmi. Fenomena ini tidak hanya mengganggu keberlanjutan ekosistem laut, tetapi juga membatasi akses masyarakat pesisir, khususnya nelayan, serta menimbulkan persoalan hukum yang kompleks. Tindakan pemagaran laut yang terjadi di Tangerang, menunjukkan adanya dugaan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah tindakan pemagaran laut di wilayah perairan Tangerang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana dan apakah ketentuan Pasal 16 perlu merumuskan kejelasan mengenai larangan terhadap tindakan pemagaran laut.rnMetode penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan teleologis.rnHasil penelitian ini menunjukkan, bahwa tindakan pemagaran laut di tangerang belum dapat dikualifikasikan secara tegas sebagai tindak pidana meskipun telah menimbulkan dampak kerusakan ekosistem dan kerugian sosial ekonomi masyarakat pesisir. Pemagaran laut yang dilakukan pasti memiliki tujuan tertentu yang dapat diindikasikan melanggar Undang-undang No.1 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-undang No. 27 Tahun 2007 tentang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, namun karena adanya pengaturan yang belum secara eksplisit tentang pemagaran laut, maka penegak hukum tidak dapat menindak. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi yang lebih tegas dalam Pasal 16 atau ketentuan terkait, termasuk pengaturan larangan pemagaran laut dan sanksi yang jelas, sehingga dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana.rnkata kunci : Pemagaran laut, tindak pidana, asas legalitas.