perlindungan hukum terhadap satwa liar dari penjualan dan pemeliharaan secara ilegal

Skripsi ini membahas tentang perlindungan terhadap satwa liar, dan implementasinya dalam peraturan Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekositemnya serta analisis putusan Mahkamah Agung Nomor 2064 K/Pid. Sus/2012. Penelitian ini merupakan penelitian hukum (yuridis) normatif yaitu dengan mengkaji terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum dan taraf sinkronisasi hukum. Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) huruf a menyatakan bahwa setiap orang dilarang untuk mengambil, menebang, memiliki, mengangkut dan memperniagakan hewan atau tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagianya dalam keadaan hidup atau mati sehingga penelitian ini menganalisa terhadap ketidak efektifan sanksi pidana yang diberikan oleh penegak hukum terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan dan penjualan satwa liar secara illegal karena tujuan hukum pidana adalah menghukum atau memberi sanksi kepada pelaku tindak pidana dengan seadil-adilnya.
Kasus kejahatan terhadap satwa liar ini membutuhkan penanganan yang profesional dan dapat meminimalisir kejahatan terhadap satwa liar, sehingga membutuhkan penyempurnaan substansi aturan hukum dan perubahan budaya/kultur hukum yang ada di masyarakat. Pemberian sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana kepemilikan satwa liar harus memiliki efek jera kepada pelaku dengan tujuan agar untuk tidak melakukan hal yang sama atau setidaknya ada rasa takut atau trauma untuk mengulangi perbuatan tersebut.