PERANCANGAN ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 132 TAHUN 2022 (Studi Kasus : Pemerintah Kabupaten Bangkalan)

Pemerintah Kabupaten Bangkalan telah menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai upaya meningkatkan efisiensi, transparansi, dan integrasi layanan publik. Namun, hasil evaluasi nasional menunjukkan bahwa indikator arsitektur SPBE masih memperoleh skor rendah yakni 2,63. Hal ini disebabkan salah satunya belum tersusunnya dokumen arsitektur sebagai acuan formal dalam mengintegrasikan proses bisnis, data dan informasi, layanan, aplikasi, infrastruktur, dan keamanan. Sebagian besar solusi sebelumnya bersifat parsial, tidak mengikuti prinsip arsitektur SPBE nasional, serta belum memanfaatkan pendekatan metodologis yang terstruktur, sehingga sistem yang dibangun cenderung terfragmentasi. Penelitian ini menghasilan perancangan arsitektur SPBE berbasis Enterprise Architecture, disesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022. Penelitian ini menghasilkan pemetaan proses bisnis, data dan informasi, layanan, serta aplikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan. Hasil rancangan telah divalidasi oleh pihak berwenang dan dinyatakan sesuai sepenuhnya dengan prinsip dan ketentuan arsitektur SPBE nasional. Rancangan ini dapat menjadi dasar integrasi SPBE yang lebih optimal dan berkelanjutan, serta meningkatkan nilai evaluasi SPBE di pemerintah kabupaten bangkalan.