PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN YANG MELAKUKAN MIGRASI KULTURAL DI KABUPATEN BANGKALAN

Ketersediaan lapangan pekerjaan yang sangat minim di daerah asal, menjadi salah satu faktor pemicu pengambilan keputusan untuk menjadi Pekerja migran indonesia (PMI), tak terkecuali masyarakat bangkalan madura. Masyarakat bangkalan dan migrasi (merantau) merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, migrasi merupakan suatu kewajiban dan sudah menjadi tradisi turun temurun bagi masyarakat bangkalan, dalam melakukan migrasi keluar negeri masyarakat bangkalan hanya mengandalkan jaringan kekeraban dan kekeluargaan yang dikenal dengan miigrasi Kultural. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kedudukan Hukum pekerja migran yang melakukan migrasi kultual dalam UU PPMI serta menganalisa perlindungan dan pemenuhan hak bagi pekerja migran yang melakukan migrasi kultural di bangkalan. jenis penelitian ini adalah penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan normatif-empiris atau dikenal juga sebagai pendekatan socio-legal, sedangkan sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalan dan studi kepustakaan. Dari data yang diperoleh kemudian dianalisa menggunakan deskriptif kualitatif. Setelah dianalisa kemudian ditemukan bahwa Kedudukan hukum pekerja migran yang melakukan migrasi kultual di bangkalan dalam UU PPMI tidak disebutkan secara ekplisit namun pekerja migran lebih masuk kepada jenis PMI Nonprosedural yang tidak melalui persyaratan dan prosedural sehingga PMI jenis ini sangat rentan terhadap pelanggaran-pelanggaran. Perlindungan dan pemenuhan hak yang diberikan oleh pemerintah kabupaten bangkalan kepada warganya cenderung tidak ada perlindungan tersebut akan hadir ketika ada permasalahan yang terjadi. Karna secara normatif pekerja migran kultural tidak diakui sebagai PMI sebagaimana yang sudah diatur dalam UU PPMI.