IMPLIKASI HUKUM PEJABAT EKSEKUTIF YANG TERLAMBAT MELAKSANAKAN PUTUSAN PENGADILAN BERKEKUATAN HUKUM TETAP

Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap mengikat bagi para pihak yang terkait di dalamnya untuk taat dan patuh pada putusan tersebut. Perkara perdata dianggap selesai tanpa dibantu oleh pengadilan dalam melaksanakan putusan apabila dari pihak yang kalah sudah bersedia menjalankan putusan tersebut secara suka rela. Namun pada realitanya masih banyak dari pihak yang tidak segera melaksankan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Salah satunya adalah pejabat yang tidak melaksanakan Putusan PTUN nomor 79 PK/ TUN/ 2021 dimana PTUN itu tentang Penerbitan Surat Keputusan Kepala Desa Ahmad Rasidi sebagai kepala desa yang baru. Penelitian ini mengkaji perbuatan pejabat eksekutif yang terlambat melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dikategorikan perbuatan melanggar hukum, dan upaya yang dapat dilakukan terhadap pejabat eksekutif yang tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan Perundang- undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan pejabat eksekutif yaitu kepala daerah yang terlambat melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum merupakan perbuatan melawan hukum oleh penguasa (onrechtmatige overheidsdaad). Dengan tidak dibuatnya surat keputusan Bupati sejak putusan peradilan berkekuatan hukum tetap menimbulkan kerugian bagi pihak lain selain kualifikasi sebagai perbuatan melanggar hukum oleh penguasa, perbuatan tersebut juga bertentangan dengan kepastian hukum dan keadilan hukum. Upaya yang dapat dilakukan terhadap pejabat eksekutif yaitu kepala daerah yang terlambat melaksanakan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap adalah mendesak pengadilan untuk memberikan perintah pelaksanaan yang lebih tegas, termasuk permohonan eksekusi putusan kepada pengadilan, hal ini sesuai dengan teori perlindungan hukum dan teori tanggung gugat. Selain itu, penting untuk melaporkan ketidakpatuhan ini kepada instansi pengawasan atau otoritas yang berwenang untuk mengambil langkah- langkah administratif terhadap pejabat yang bersangkutan. Kata Kunci: Putusan; Berkekuatan hukum tetap; Perbuatan Melanggar Hukum