PERAN BHABINKAMTIBMAS DALAM MENCEGAH PEREDARAN NARKOTIKA DI WILAYAH BANGKALAN (STUDI KASUS POLRES BANGKALAN)

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan Kedua, Ketetapan MPR RI No.VI/MPR/2000 dan Ketetapan MPR RI No.VII/MPR/2000, keamanan dalam negeri dirumuskan sebagai format tujuan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan secara konsisten dinyatakan dalam perincian tugas pokok yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Perbuatan-perbuatan pidana adalah perbuatan yang menurut wujud dan sifatnya bertetangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum. Dengan kata lain, perbuatan yang melanggar atau melawan hukum. Tegasnya mereka yang merugikan masyakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat terlaksananya tata aturan dalam pergaulan masyarakat dapat pula dikatakan telah melakukan perbuatan-perbuatan pidana. Salah satu perbuatan pidana yang selalu menjadi perbincangan dan perdebatan hukum tidak ada habisnya adalah Peredaran Narkotika. Narkotika secara etimologis berasal dari bahasa Inggris narcose atau narcois yang berarti menidurkan dan pembiusan. Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol.KEP/8/II/2009 tentang perubahan buku petunjuk lapangan Kapolri No.Pol.: BUJUKLAP/17/VII/1997 tentang sebutan Babinkamtibmas (Bintara Pembina Kamtibmas) dari Tingkat Kepangkatan Brigadir sampai dengan inspektiur.

Kata Kunci: Bhabinkamtibmas, Peredaran Narkotika.