ANALISIS PASAL 11 AYAT (2) PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN PRODUK UNGGULAN DAERAH DITINJAU DARI HUKUM PERSAINGAN USAHA

Banyaknya regulasi di daerah yang kurang memperhatikan aspek persaingan usaha sehat sangat rentan mengakibatkan terjadinya praktik persaingan usaha tidak sehat. Komisi Pengawas Persaingan Usaha dengan salah satu tugasnya pada huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Salah satu saran dan pertimbangan diberikan kepada Perda Tulungagung Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Produk Ungulan Daerah yang rekomendasi dari saran dan pertimbangan tersebut tidak dilaksanakan, dari saran dan pertimbangan tersebut Komisi Pengawas Persaingan Usaha mengindikasi adanya ketentuan salah satunya pada Pasal 11 ayat (2) Perda Tulungagung yang dapat menyebabkan terjadinya praktik persaingan usaha tidak sehat. Adanya indikasi tersebut dengan menggunakan metode penelitian normatif dan pendekatan masalah menggunakan pendekatan perundang-undangan, diperoleh suatu hasil penelitian bahwa adanya ketentuan Pasal 11 ayat (2) Perda Tulungagung dapat berpotensi terjadinya praktik persaingan usaha tidak sehat. Potensi tejadinya praktik persaingan usaha tidak sehat tersebut disebabkan karena adanya potensi pelanggaran prinsip-prinsip persaingan usaha dan ketentuan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Sehingga perlu adanya tambahan ketentuan mengenai rekomendasi yang diberikan pada pemerintah daerah, agar Pemerintah Daerah menjalankan rekomendasi yang diberikan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam rangka mencegah terjadinya praktik persaingan usaha di daerah.
Kata kunci: Potensi, Praktik Monopoli, Perda Tulungagung Nomor 4 Tahun 2015