ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (MK) NOMOR 69 /PUU-XIII 2015 TENTANG HARTA BERSAMA DAN PERJANJIAN PERKAWINAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 69/PUU-XIII/2015 menolak uji materi Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan sehingga ketentuan tersebut tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat terhadap pengaturan harta bersama dalam perkawinan. Selain itu Putusan MK juga mengabulkan uji materi Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan sehingga ketentuan mengenai perjanjian perkawinan dapat dibuat dan disepakati baik sebelum ataupun selama berlangsungnya perkawinan. Putusan MK tersebut menimbulkan isu hukum mengenai kesesuaiannya dengan Hukum Islam. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi akibat hukum penerapan Putusan MK terhadap ketentuan dalam Hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan analitis (analytical approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa putusan MK yang mengukuhkan kedudukan harta bersama dalam perkawinan bertentangan dengan Hukum Islam yang menganut prinsip kepemilikan harta secara terpisah berdasarkan ketentuan Al-Qur’an surat An-Nisa’ Ayat 32 dan Pasal 86 ayat (1) KHI. Selain itu Putusan MK yang memperbolehkan perjanjian perkawinan dibuat selama berlangsungnya perkawinan juga bertentangan dengan Hukum Islam yang apabila perjanjian yang dimaksud dipersamakan dengan persyaratan perkawinan maka perjanjian tersebut harus dibuat dan disepakati sebelum perkawinan berlangsung. Putusan tersebut juga tidak dapat diterapkan terhadap perjanjian perkawinan yang berupa taklik talak yang harus diucapakan sebelum perkawinan berlangsung. Oleh karena itu, Putusan MK sebaiknya tidak hanya melindungi hak konstitusionalitas warga negara namun, juga tidak boleh bertentangan dengan norma agama.

Kata kunci : Putusan Mahkamah Konstitusi, Uji Materi, Harta Bersama, Perjanjian Perkawinan, Hukum Islam.