Perlindungan Hukum Nasabah Debitur Atas Hilangnya Sertifikat Hak Tanggungan Oleh Kreditur

Dalam kredit perbankan, nasabah debitur diwajibkan menyerahkan jaminan kepada kreditur sebagai jaminan kepastian dikembalikannya kredit. Sebagaimana kasus nasabah debitur yang mengajukan kredit di bank dengan jaminan sertifikat hak atas tanah. Debitur berhasil melunasi amgsuran beserta bunganya tepat waktu, namun kreditur tidak kunjung mengembalikan sertifikat hak tanggungan bahkan hingga 7 bulan pasca lunasnya kredit tersebut. Dengan tidak dikembalikanya sertifikat hak tanggungan tersebut mengakibatkan kerugian bagi debitur, yakni mengalami kesulitan ketika hendak melakukan pencoretan hak tanggungan atau roya ke Kantor Pertanahan. Oleh karena itu penelitian ini penting dilakukan karena mendeskripsikan apa saja hak yang harus diperoleh nasabah debitur yang telah melunasi kredit dengan jaminan hak tanggungan serta untuk menganalisis upaya yang dapat dilakukan nasabah debitur atas hilangnya sertifikat hak tanggungan.rnPenelitian ini menggunakan metode penelitian adalah jenis penelitian normatif, yaitu menggunakan metode pendekatan dengan perundang-undangan (statue approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak yang harus diperoleh nasabah debitur yang telah melunasi kredit dengan jaminan hak tanggungan yaitu hak untuk dilakukan pencoretan hak tanggungan atau roya ke Kantor Pertanahan. Upaya yang dapat dilakukan nasabah debitur selaku pihak yang dirugikan untuk memperoleh sertifikatnya kembali terdapat 2 (dua) alternatif dalam melakukan penyelesaian sengketa yaitu melalui jalur litigasi yaitu mengajukan permohonan atau gugatan kepada pengadilan dan melalui jalur non litigasi yaitu melalui jalur di luar pengadilan. Jalur litigasi dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri untuk memerintahkan pencoretan hak tanggungan, mengajukan gugatan wanprestasi di Pengadilan Negeri apabila memang terdapat klausul perjanjian untuk mengembalikan Sertifikat Hak Tanggungan ketika kredit nasabah debitur lunas serta mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH), sedangkan jalur non litigasi dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) yang didalamnya menyediakan mekanisme mediasi dan arbitrase dan melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS).