ANALISIS YURIDIS TERHADAP RANGKAP JABATAN DALAM STRUKTURAL DANANTARA PERSPEKTIF SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

ABSTRAKrnPenelitian ini dilatar belakangi oleh Rangkap Jabatan Mentri yang ada dalam struktural BPI Danantara yang akan mempengaruhi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). rangkap jabatan ini menimbulkan kontroversi karena bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara Pasal 23 yang secara tegas melarang menteri merangkap jabatan sebagai pejabat negara lain, komisaris atau direksi perusahaan negara/swasta, atau pimpinan organisasi yang dibiayai APBN/APBD. Larangan ini bertujuan mencegah konflik kepentingan dan memastikan fokus serta akuntabilitas pengelolaan dana publik. Para pengamat hukum dan ekonomi menilai rangkap jabatan ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan menghambat tata kelola yang baik (good governance), meskipun ada argumen bahwa posisi rangkap tersebut dapat mempercepat pengambilan keputusan dan meningkatkan kepercayaan investor.rnMetode penelitian ini menggunakan penelitian hukum doktrinal/normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Adapun teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan bahah hukum primer yang terdiri dari Kitab UndangUndang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku, jurnal, dan artikel yang berhubungan dengan penelitian ini. Dan metode analisa bahan hukum penelitian ini yaitu menggunakan analisis deskriptif.rnHasil dari Penelitian ini adalah UU No 1 Tahun 2025 BUMN tidak sesuai dengan praktiknya karena terdapat beberapa mentri yang menjabat didalamnya. Kementrian yang menjabat dalam struktural BPI Danantara dinyatakan melanggar UU Nomor 39 Tahun 2008 Kementrian Negara yang akan berdampak pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik