KEWAJIBAN PEMERINTAH TERHADAP HAK ASASI MANUSIA DALAM PENERAPAN PASAL 28 UUD 1945 DALAM KONTEKS KEBEBASAN BERSERIKAT, BERKUMPUL, SERTA HAK MENYATAKAN PENDAPAT

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28 memberikan penjelasan bahwa hak untuk berserikat, berkumpul, serta memyatakan pendapat adalah hak warga negara yang harus dilindungi, serta dijamin haknya oleh suatu negara maupun pemerintah. Hak asasi manusia adalah hak yang menjadi landasan bagi semua warga negara untuk memperoleh haknya untuk dimiliki sebagai bentuk manusia yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia beserta peraturan perundang-undangan lainnya yaitu dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Kepentingan dalam Pasal 28 terletak pada fungsinya sebagai pilar kebebasan demokrasi yang harus dilindungi oleh pemerintah. Pemerintah yang menjalankan fungsinya sebagai Lembaga yang memiliki kekuasaan memiliki kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia, sebagaimana yang sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28I ayat (4), perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.