TINDAKAN DEPORTASI WARGA NEGARA ASING YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI DALAM WILAYAH INDONESIA DALAM PERSPEKTIF ASAS TERITORIAL

Pemerintah Indonesia harus meningkatkan kewaspadaan untuk memberikan pengawasan serta pemantauan terhadap warga negara asing yang masuk ke dalam wilayah Indonesia. Dalam hal ini yang bermaksud mengambil keuntungan secara ilegal maupun yang berpotensi untuk melakukan tindak pidana. Salah satu kasus yang menarik yakni warga negara Taiwan dan China yang melakukan tindak pidana cyber di perumahan Green Garden Blok M3 No. 25 dan Apartemen Anggrek Tower 8 Jakarta Barat. Penangkapan dilakukan pada hari kamis 4 Agustus 2016 pada pukul 18.00 WIB berkat adanya laporan dari Interpol. Pihak Kepolisian Indonesia menyerahkan warga negara asing tersebut kepada pihak Imigrasi untuk dilakukan pendeportasian, karena Interpol di China sedang menunggu untuk memproses tindak pidana yang telah dilakukan oleh warga negara China tersebut. Pendeportasian warga negara asing tersebut menarik untuk diteliti dalam skripsi ini karena Indonesia menganut asas teritorial yang tercantum dalam Pasal 2 KUHP yang berbunyi “Ketentuan pidana dalam perundang-undangan pidana Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia”.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundangundangan (statute approach).
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tindakan deportasi warga negara asing yang melakukan tindak pidana di dalam wilayah Indonesia bertentangan dengan asas teritorial yang telah di cantumkan dalam Pasal 2 KUHP. Asas teritorial tersebut berdasarkan atas kedaulatan suatu negara, sehingga warga negara asing yang memasuki wilayah Indonesia secara sukarela harus tunduk kepada hukum yang tengah berlaku di dalam wilayah Indonesia.