RELEVANSI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN DI TINJAU DARI TUJUAN PEMASYARAKATAN (JAWA TIMUR)

lembaga pemasyarakatan merupakan lembaga untuk melaksanakan pembinaan bagi narapidana, narapidana yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan harus di pisahkan berdasarkan konsep yang tertera pada pasal 12 ayat 1 Undang-undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang di pisahkan berdasarkan: umur, jenis kelamin, lamanya pidana yang di jatuhkan, jenis kejahatan, dan Kriteria lain sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan, di pasal 12 ayat 2 pembinaan narapidana perempuan harus dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan perempuan, tetapi pada pelaksanaannya banyak narapidana perempuan yang masih di titipkan pada lembaga pemasyarakatan umum. hal ini menarik untuk di teliti karena pada dasarnya pembinaan harus di pisahkan berdasarkan pasal 12 ayat 1 UU pemasyarakatan agar tujuan dari pemasyarakat bisa tercapai. Motede Penelitian yang di gunakan yaitu penelitian empiris. dengan mengunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. hasil penelitian ini menunjukkan, bahwasanya terjadi ketidaksigkronan antara konsep pemisahaan narapidana yang telah di atur di UU Pemasyarakatan, hal ini dikarenakan semua lembaga pemasyarakatan yang ada di Jawa Timur mengalami Kelebihan daya tampung (Over Capacity) oleh karena itu, untuk mengatasi kelebihan daya tampung di dalam lembaga pemasyarakatan narapidana perempuan yang di jatuhi pidana penjara di bawah 1 tahun (pidana penjara pendek) pembinaannya di lakukan di lembaga pemasyarakatan terdekat (perkabupaten) meskipun narapidana perempuan di titipkan di lembaga pemasyarakatan umum penempatan ruangan narapidana perempuan tetap di pisahkan dengan narapidana laki-laki dengan di tempatkan di blok khusus dengan pembinaan yang di khususkan bagi narapidana perempuan
Kata Kunci : Pemisahan Narapidana, Narapidana Perempuan