ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TERHADAP PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA YANG SUDAH TERDAPAT SAHAM MILIK NEGARA

Pemerintah dapat melakukan penyertaan modal negara kepada BUMN
melalui APBN. BUMN dalam melaksanakan tugasnya bisa saja berakibat
merugikan. Hal ini menjadi menarik untuk diteliti sebab kerugian tersebut
termasuk kedalam kerugian keuangan negara seperti yang dimaksud dalam
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, atau justru
kerugian pada keuangan BUMN seperti yang dimaksud Undang-Undang Nomor
19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Miliki Negara. Adapun jenis penelitian
yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Adapun
metode pendekatan penelitian yang digunakan yaitu dengan menggunakan
pendekatan perundang-undangan (Statute Approach). Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa kerugian yang ada pada BUMN merupakan kerugian
keuangan negara sebagaimana yang dimaksud pada Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2003, karena APBN yang terdapat pada BUMN tersebut berasal dari
kekayaan negara. Untuk mengatasi perbedaan tersebut dibutuhkan judicial review
atau harmonisasi antara Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003 dalam menafsirkan APBN yang ada pada BUMN.

Kata
kunci:
Penyertaan modal negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara, Badan Usaha Miliki Negara