URGENSI PENGATURAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DENGAN MENGGUNAKAN CRYPTOCURRENCY

Penelitian ini berfokus pada belum diaturnya secara khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang tentang transfer, hibah dan lain-lain berbasis aset crypto. Secara normatif aset crypto telah diatur dalam peraturan-perundangan-undangan antara lain BABPETI da PAPATK Akan menjadi kritis apabila upaya pencucian uang menggunakan aset crypto tersebut. Dalam kasus yang terjadi, aparat penegak hukum khususnya PU menggunakan Pasal-Pasal yang ada dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Dengan demikian dapat dipahami apabila pembuktiannya mengalami kesulitan sehingga terhadap kasus tersebut tidak dapat ditangani dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Mencermati kasus yang terjadi dan kajian dari beberapa ahli maka rumusan masalah ini adalah : mengapa perlu diatur tentang pencucian uang yang menggunakan cryptocurrency dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Penucian Uang. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan. Bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer dan sekunder. Cara pengumpulan bahan hukum dengan melakukan studi pustaka dan menggunakan analisis kualitatif. Pendekatan perundang-undangan dengan mengacu pada Amerika Serikat, China dan Ausrtalia yang telah mengatur tentang aset crypto. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perlu pengaturan transaksi aset crypto dan berbagai kemungkinan penyalahgunaannya dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang atau diatur secara khusus dalam suatu undang-undang.