ANALISIS KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT DALAM MEMBATALKAN PERATURAN DAERAH

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, Pemerintah Pusat diberikan kewenangan untuk membatalkan Peraturan
Daerah apabila bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan dan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi. Namun Peraturan Daerah sebelum disahkan
dilakukan evaluasi oleh eksekutif. Tujuan dilakukan evaluasi ini untuk mewujudkan
peraturan yang sesuai dengan kehendak rakyat dan peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan hal ini muncul permasalahan apakah pembatalan peraturan daerah perlu
dilakukan apabila pemerintah pusat sudah melakukan evaluasi sebelum rancangan
peraturan daerah disahkan?. Dari permasalahan tersebut, penulis menggunakan
penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan
dan pendekatan konseptual. Sehingga dari penelitian ini dihasilkan bahwa
kewenangan pembatalan Peraturan Daerah oleh Pemerintah Pusat bertentangan
dengan adanya proses evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, asas
contrarius actus dan prinsip otonomi seluas-luasnya yang selama ini dianut oleh
Indonesia. Selain itu, dengan dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
137/PUU-XIII/2015 yang telah membatalan kewenangan Pemerintah Pusat dalam
membatalkan Peraturan Daerah telah sejalan dengan kehendak penulis untuk
melakukan judicial review Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah khususnya regulasi mengenai kewenangan Pemerintah Pusat
dalam membatalkan Peraturan Daerah.

Kata kunci: Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, pembatalan, evaluasi, kewenangan