TANGGUNG JAWAB KORPORASI DALAM PERLINDUNGAN HAK-HAK PEKERJA

Penelitian ini menganalisis terkait perlindungan hak pekerja di Indonesia dan perluasan fungsi korporasi yang layak dibebani tanggung jawab dalam perlindungan hak pekerja. Perlindungan terhadap hak pekerja saat ini banyak negara telah meratifikasi konsep United Nations Guiding Princilpe on Bussines and Human Rights (UNGP) yang mempunyai tiga pilar yaitu proctect, respect dan remedy dengan meletakan tanggung jawab selain kepada pemeritah juga kepada korporasi. Korporasi dibebankan tanggung jawab karena merupakan subjek hukum ketenagakerjaan di Indonesia, konsep tanggungjawab telah mengalami perluasan makna dimana tanggungjawab dapat dibebankan hanya dengan ada atau tidaknya kerugian yang dirasakan oleh subjek hukum. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris di PT.Yanaprima Hastapersada dengan metode pendekatan fakta (fact approach) dan perundang-undangan (Statue Approach). Tanggungjawab korporasi di Indonesia hanya mewajibkan korporasi dalam pemberian hak sesuai instrument hukum. Konsep tanggungjawab yang dibebankan kepada korporasi selaku subjek hukum ketenagakerjaan belum diatur di Indonesia dikarenakan didalam semua instrument hukum ketenagakerjaan tanggungjawab perlindungan hak pekerja dibebankan kepada negara. Pelaksanaan konsep tanggungjawab korporasi terhadap perlindungan hak pekerja di PT.Yanaprima Hastapersada terdapat perbedaan perlindungan hak pekerja antara pekerja kontrak dengan pekerja tetap. PT.Yanaprima Hastapersada hanya menjamin perlindungan terkait BPJS terhadap pekerja kontrak sedangkan pekerja tetap semua hak yang terdapat di dalam UU Ketenagakerjaan dijamin oleh korporasi.
Kata Kunci: tanggungjawab, perlindungan hak pekeja, korporasi