AKIBAT HUKUM PENETAPAN DISPENSASI KAWIN TANPA MELIBATKAN ORANG TUA SEBAGAI PEMOHON

enelitian ini mengkaji 2 (dua) penetapan Pengadilan Agama yang berbeda pada
perkara yang sama yakni permohonan dispensasi kawin tanpa melibatkan orang
tua sebagai pemohon. Penetapan Pengadilan Agama Krui menyatakan tidak dapat
menerima (niet ontvanklijk verklaard/NO) permohonan dispensasi kawin bukan
orang tua sebagai pemohon. Sebaliknya, Pengadilan Agama Palopo hakim
mengabulkan permohonan dispensasi kawin dengan pihak pemohon adalah
mempelai laki-laki sendiri.Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kedua
penetapan Pengadilan Agama sekaligus akibat hukum atas permohonan dispensasi
kawin yang diajukan sendiri oleh calon mempelai.Permasalahan ini dikaji dengan
menggunakan metode penelitian normatif, dengan pendekatan perundangundangan(statute

approach).Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penetapan
Pengadilan Agama Krui lebih tepat karena dalam pertimbangan hakim merujuk
pada persyaratan formil dispensasi kawin pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor
1 tahun 1974 tentang Perkawinan.Oleh karena itu, akibat hukum terhadap
penetapan Pengadilan Agama Palopo secara formil perkawinan tersebut berstatus
dapat dibatalkan.Ketentuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan
Administrasi Peradilan Agama secara materiil terdapat konflik norma, sehingga
pengaturan tersebut berstatus batal.Dengan demikian, atas dasar analisis kedua
penetapan tersebut hakim Pengadilan Agama sebaiknya konsisten dalam
menerapkan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan pengaturan dalam
Buku II hendaknya tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan.

Kata Kunci : Penetapan, Dispensasi, Kawin, Orang Tua