Pekerja/Buruh Sebagai Pihak Berkepentingan Dalam Perkara Kepailitan

Disharmonisasi ketentuan yang memberikan jaminan perlindungan hukum kepada buruh dalam perkara kepailitan kerap kali dalam penerapannya mengancam kedudukan dalam mendapatkan pemenuhan hak-haknya. Sebagaimana Putusan No. 08/Pailit/2016/PN. Niaga Surabaya, buruh masuk sebagai pihak berkepentingan dalam persidangan pernyataan pailit PT. Mitragarment Indoraya untuk memperoleh pemenuhan hak upah dan hak-hak lainnya dalam perkara kepailitan. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kedudukan buruh sebagai pihak berkepentingan dalam perkara kepailitan berdasarkan Putusan No. 08/Pailit/2016/PN. Niaga Surabaya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan menelaah kaidah-kaidah hukum yang berhubungan dengan hukum ketenagakerjaan dan hukum kepailitan. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekata kasus (case approach). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa bergabungnya buruh sebagai pihak berkepentingan dalam persidangan pernyataan pailit PT. Mitragarment Indoraya di dasari adanya kepentingan hukum untuk mencegah timbulnya kerugian atau kehilangan hak akibat pemutusan hubungan kerja yang belum dibayar lunas PT. Mitragarment Indoraya oleh persidangan pernyataan pailit yang sedang berlangsung. Bergabungnya buruh sebagai pihak berkepentingan dalam perkara kepailitan tidak menghapuskan dan atau mengurangi kedudukan buruh sebagai kreditor preferen atau kreditor yang diistimewakan oleh peraturan perundang-undang. Adapun dalam pembagian boedel pailit kepada buruh harus didahulukan pembayarannya, berkenaan hak buruh atas upah didahulukan pembayarannya atas semua jenis tagihan kreditor termasuk kreditor separatis, tagihan negara, kantor lelang, badan usaha milik pemerintah. Berkenaan pemenuhan hak-hak buruh lainnya seperti uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang yang seharusnya diterima didahulukan pembayarannya dari tagihan negara, kantor lelang, dan badan usaha milik pemerintah kecuali tagihan kreditor separatis.