KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM MENETAPKAN ISBAT NIKAH TERHADAP PERKAWINAN POLIGAMI SIRI

Judul dari tesis ini adalah “KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA
DALAM MENETAPKAN ISBAT NIKAH TERHADAP PERKAWINAN POLIGAMI
SIRI”. Adapun latar belakang dari penulisan tesis ini adalah Menurut UndangUndang Perkawinan, sebelum melakukan poligami pelaku poligami harus terlebih dahulu memperoleh izin dari Peradilan Agama dengan cara mengajukan Permohonan izin Poligami di Pengadilan Agama. Pada prakteknya banyak masyarakat yang melakukan poligami tidak pernah memperhitungkan adanya
pengadilan yang berwenang memberi izin poligami sehingga mereka dengan
sesuka hati melakukan poligami terhadap istri-istri mereka, Selain itu juga akan
menimbukan masalah terkait dengan kewenangan pengadilan agama dalam
mengadili perkawinan poligami yg tidak dapat izin, dan dalam mengadili
pemberian isbat nikah terhadap perkawinan poligami siri
Adapun permasalahan yang diteliti dalam tesis ini adalah: a) Apakah izin
perkawinan poligami dapat diberikan oleh Pengadilan agama setelah perkawinan
poligami dilakukan? b) Apakah Pengadilan Agama berwenang memberikan
penetapan isbat nikah terhadap perkawinan poligami siri?
Sedangkan tipe dari penelitian ini adalah penelitian hukum normatif
dengan pendekatan kasus.
Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: pertama,
Pemeberian Izin perkawinan poligami setelah perkawinan poligami dilakukan,
tergantung atas pertimbangan hakim yang melihat sedikit kekhawatiran yang
menyebabkan ketidak harmonisan hidup dalam keluarga. Kedua, Pengadilan
Agama berwenang memberikan penetapan isbat nikah terhadap perkawinan
poligami siri, karena penetapan isbat nikah dan perkawinan poligami bagian dari
perkawinan, sedangkan perkara perkawinan merupakan kewenagan pengadilan
agama.