KEWENANGAN PERADILAN AGAMA DALAM MEMUTUS PERKARA PERCERAIAN AKIBAT MURTAD

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama
menegaskan bahwa kewenangan peradilan agama terbatas pada perkaraperkara yang terjadi antara umat Islam di Indonesia seputar perkawinan,
Perceraian, shadaqah, infaq, wasiat, hibah, zakat, wakaf, dan ekonomi syariah.
Pengaturan tersebut berimpilikasi pada ketentuan yang boleh berperkara di
pengadilan agama hanyalah orang Islam (asas personalisasi). Pada
kenyataannya, praktik yang sering ditemui di peradilan agama ialah kegiatan
memutus perceraian akibat murtad. Tentu hal tersebut bertentangan dengan
asas personalisasi yang melekat pada peradilan agama. Penelitian ini penting
guna memastikan bahwa tindakan yang dilakukan peradilan agama tersebut
telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku demi menjamin kepastian
hukum pihak-pihak yang berperkara dalam persoalan perceraian akibat murtad