PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PERDANGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15/M-DAG/PER/4/2013 TENTANG PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN

Pupuk merupakan salah satu input penting dalam meningkatkan
produktivitas tanaman pangan, sehingga keberadaan dan pemanfaatannya
memiliki posisi yang strategis. Salah satu kebijakan dalam pengadaan pupuk
adalah subsidi pupuk. Subsidi pupuk sudah lama diterapkan dengan berbagai
kebijakan yang mengikutinya seperti kebijakan pengadaan pupuk, distribusi
pupuk dan pengawasan pupuk bersubsidi. Dalam pelaksanaannya kebijakan
subsidi pupuk ini belum optimal sehingga diperlukan langkah perbaikan seperti: 1
pengalokasian pupuk (kuota) ditingkatkan dari kebutuhan untuk satu tahun
menjadi rincian kebutuhan pupuk selama dua tahun, 2 titik bagi terakhir berada di
kelompok tani (lini v), 3 penentuan kios pengecer sesuai dengan aturan yang
semestinya dan 4 pengalokasian dana yang cukup