ASPEK YURIDIS TERHADAP REHABILITASI PECANDU NARKOBA (Analisa Peraturan Bersama Tujuh Lembaga Negara Republik Indonesia tentang Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkoba)

Judul dari tesis ini adalah “ASPEK YURIDIS TERHADAP REHABILITASI PECANDU NARKOBA (Analisa Peraturan Bersama Tujuh Lembaga Negara Republik Indonesia Tentang Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkoba)”. Adapun latar belakang dari penulisan tesis ini adalah berdasar fakta di lapangan menunjukkan bahwa hakim cenderung menjatuhkan sanksi pidana penjara pada pecandu. Akibatnya pecandu narkotika mendekam di lapas tanpa diberi kesempatan untuk direhabilitasi, sehingga pelaksanaan rehabilitasi belum berjalan secara maksimal
Adapun permasalahan yang diteliti dalam tesis ini adalah: a) Apakah sudah tepat rumusan pasal 103 dengan kata dapat yang digunakan dalam mengatur rehabilitasi terhadap pecandu narkoba? b) Bagaimana pengaturan peradilan dan non peradilan terhadap penetapan rehabilitasi pecandu narkoba?
Sedangkan tipe dari penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konsep dan perundang-undangan.
Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: pertama, Rumusan pasal 103 dengan kata dapat yang digunakan dalam mengatur rehabilitasi terhadap pecandu narkoba kurang tepat, karena dalam pasal 54 menyebutkan kata wajib bagi pecandu untuk direhabilitasi, selain itu perkembangan penyalahgunaan narkoba semakin pesat, maka dalam pasal 103 harus diperketat dengan mengantikan kata dapat menjadi kata wajib.Kedua, penetapan rehabilitasi pecandu narkoba dengan peradilan diatur dalam Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan penetapan non peradilan diatur dalamperaturan pemerintah nomor 25 tahun 2011 tentang pelaksanaan wajib lapor pecandu narkotika dan diatur dalam peraturan bersama tujuh lembaga.