PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM SISTEM PEMILIHAN UMUM

Penyelenggaraan pemerintah desa tidak dapat lepas dari jabatan Kepala Desa. Pemerintah desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang dipilih masyarakat desa yang sudah mempunyai hak memilih. Pemilihan kepala desa dilakukan secara langsung sebagaimana diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, PP No. 43 tentang Pelaksanaan UU Desa dan Permendagri No. 112
Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini menggunakan penelitian Yuridis Normatif, yaitu metode penelitian yang mengedepankan bahan hukum kepustakaan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah: Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan konseptual (Conseptual Approach).
Hasil penelitian tesis ini: Pertama, Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa tidak mengatur pemilihan kepala desa bagian dari sistem pemilu. Berbeda dengan pemilihan legislatif dan pemilihan kepala daerah. Sehingga penyelesaiannya juga berbeda. Kedua, Penyelesaian sengketa terkait proses pemilihan diselesaikan oleh panitia pemilihan tingkat desa. Penyelesaian sengketa terkait hasil perhitungan suara, maka penyelesaian sengketa pemilihan dilakukan oleh Bupati/Walikota dengan tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari. Dalam hal ini Bupati/Walikota wajib secara hukum untuk menyelesaikan sengketa dalam pemilihan kepala desa sebagaimana diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014.

Kata Kunci: Pemilihan Kepala Desa dan Penyelesaian Sengketa