KEDUDUKAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum (selanjutnya disebut dengan PEMILU), dinyatakan bahwa Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Lembaga negara yang menyelenggarakan Pemilihan Umum di Indonesia yang ditegaskan dalam Pasal 22E UUD 1945 yang kemudian diatur lebih lanjut dengan beberapa undang-undang, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum adalah Komisi Pemilihan Umum ( KPU ).
KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggaraakan pemilihan umum bupati dan wakil bupati, maka dipandang perlu keberadaan KPU harus didukung oleh lembaga teknis lainnya yaitu sekreatriat KPU. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 menyatakan bahwa untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, dibentuk Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU Provinsi, dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota.
Secara hubungan kerja, antara KPU dengan Sekretariat KPU merupakan kesatuan tugas dalam menyelenggarakan Pemilu. Dalam hal ini, KPU sebagai badan yang menetapkan segala mekanisme tentang pelaksanaan Pemilu, sedangkan sekretariat KPU, sebagai pelaksana kebijakan yang telah ditetapkan dan diputuskan oleh KPU