PENYELENGGARAAN SISTEM JAMINAN SOSIAL MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Kita dapat memahami bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah Konstitusi Negara Republik Indonesia. Dimana segala wujud dari peraturan Perundang-undangan berpedoman pada konstitusi tersebut. Kita mengetahui di Indonesia terdapat sistem jaminan sosial yang di dasari oleh Undang-undan Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Dari hal ini penulis tertarik untuk menganalisa Undang-undang sistem jaminan sosial tersebut dikarenakan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional terdapat ketidak samaan dengan makna jaminan sosial yang ada di konstitusi dengan Undang-undang tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memaparkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah hukum dasar dari segala Perundang-undangan.
Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.
Hasil penelitian yang ditemukan dalam penulisan skripsi ini adalah Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional tidak sesuai dengan konsep amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28-H, terutama pada Pasal 1 dan 3 sangat jelas bahwa segala peraturan Perundang-undangan harus tunduk pada konstitusi. Adapun juga lembaga dari sistem jaminan nasional yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang didasari oleh Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Sistem Jaminan Sosial didasari oleh sistem ansuransi, dimana hal tersebut tidak sesuai dengan konstitusi dan cenderung adanya diskriminasi terhadap masyarakat Indonesia. Sudah tampak jelas Peraturan Per-Undang-undangan di atas sangat tidak sesuai dengan amanat konstitusi.
Kata Kunci : Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Sistem Jaminan Sosial