KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) DALAM MEMBERHENTIKAN KEPALA DAERAH YANG DIPILIH SECARA LANGSUNG OLEH RAKYAT MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Peran DPRD dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah selalu mengalami dinamika dari waktu ke waktu seiring dengan dinamika perubahan pengaturan pemilihan kepala daerah mulai sejak zaman penjajahan sampai saat ini, khususnya terkait dengan mekanisme pemilihannya, apakah dilaksanakan secara langsung atau cukup dilakukan oleh DPRD. Pada dasarnya, berdasarkan dinamika perubahan peraturan perundangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah dan pemilihan kepala daerah, setidaknya peran DPRD dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu : pertama, menjadi penentu langsung terpilihnya kepala daerah melalui pemilihan di DPRD, kedua, melakukan pemilihan berupa penjaringan beberapa nama calon kepala daerah untuk diusulkan kepada Presiden/Menteri Dalam Negeri, dan ketiga, hanya sebatas melakukan monitoring/pengawasan terhadap pelaksanaan pemilihan kepala daerah, karena kepala daerah dilaksnakan secara langsung dengan penyelenggaranya adalah komisi pemilihan umum.
Kewenangan DPRD dalam pemerhentian kepala daerah sangat dipengaruhi oleh dinamika hubungan kewenangan antara DPRD dan kepala daerah. ada tiga pola kewenangan DPRD dalam pemberhentian kepala daerah, yaitu : DPRD tidak berwenang, DPRD berwenang secara absolut dalam pemberhentian kepala daerah, dan DPRD hanya berwenang mengusulan pemberhentian kepala daerah. Dengan telah dipilihnya sistem pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat, maka semestinya DPRD tidak lagi memiliki kewenangan untuk memberhentikan kepala daerah, kecuali hanya sebatas mengusulkan berdasarkan putusan hukum yang sudah final.