PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TINDAKAN KEKERASAN YANG MELIBATKAN ANGGOTA ORGANISASI KEMASYARAKATAN ( Kasus IPK dan PP Di Kota Medan)

ABSTRAK
Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Namun dalam hal ini tujuan ormas tidak sesuai dan bertentangan dengan tujuan ormas sebagaimana mestinya yang dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Ormas. Latar belakang penulisan penelitian karena banyaknya pada saat ini terjadi tindakan kekerasan yang melibatkan ormas salah satu contoh kasus yang dilakukan anggota ormas Pemuda Pancasila terhadap Ikatan Pemuda Karya (IPK) yang terjadi di kota Medan menandakan bahwa hukum harus tegas dalam memberikan sanksi kepada ormas –ormas yang terlibat, sehingga dapat membuat efek jera yang dimana tujuan pemidanaan adalah memberikan efek jera kepada orang yang melanggar hukum.
Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah apakah ormas dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap tindakan kekerasan yang melibatkan oleh anggota ormas tersebut dan bagaimana pertanggungjawaban terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anggota ormas secara massal berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan UU Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
Penelitian ini menganalisis secara deskriptif analitis dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma dalam hukum positif yang terdapat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
Pertanggungjawaban pidana ormas berbadan hukum yang melibatkan
anggota-anggota ormasnya dalam melakukan tindak pidana kekerasan dan kejahatan terhadap ketertiban umum dapat dimintai pertanggungjawaban apabila dalam melakukan perbuatan atau unsur-unsur perbuatan yang dilakukan oleh anggota-anggota ormas tersebut terdapat maksud, tujuan, dan kepentingan untuk ormas yang bersangkutan atau memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam sistem pertanggungjawaban pada korporasi. Pertanggungjawaban pidana anggota ormas yang melakukan tindak pidana kekerasan secara massal dapat dikenakan sanksi pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.